Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah
DOI:
https://doi.org/10.69896/modeling.v11i3.2596Keywords:
Kontroversi talak, fatwa MUI, Undang-undang perkawinan, maqashid syariah, hukum IslamAbstract
Kontroversi mengenai talak di luar pengadilan telah menjadi isu yang kompleks dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua fokus utama: (1) Apakah terdapat kontroversi antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang talak di luar pengadilan, serta (2) bagaimana perspektif maqashid syariah menilai perbedaan antara fatwa MUI dan ketentuan undang-undang terkait talak. Kontroversi ini muncul karena adanya perbedaan pendekatan normatif antara hukum Islam yang diterapkan oleh MUI dengan regulasi formal yang ditetapkan oleh negara. Fatwa MUI cenderung membolehkan talak di luar pengadilan selama syarat-syarat tertentu dipenuhi, sementara Undang-Undang Perkawinan mewajibkan proses talak dilakukan di depan pengadilan untuk mendapatkan legalitas hukum yang sah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode analisis konten yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan tersebut mempengaruhi praktik sosial pada masyarakat Muslim di Desa Bodak. Perspektif maqashid syariah kemudian digunakan untuk menilai tujuan dan manfaat di balik peraturan yang berbeda ini, dengan fokus pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan, keadilan hukum, dan stabilitas keluarga. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat kontroversi antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan fatwa MUI mengenai talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama. Fatwa MUI menganggap talak di luar Pengadilan sah, sementara Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengharuskan talak dilakukan di Pengadilan Agama agar sah secara hukum. Dalam perspektif maqashid syariah, perceraian di Pengadilan Agama termasuk dalam kategori hajjiyat, yang bertujuan mempermudah kehidupan dan menghindari kesulitan, sehingga talak sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama untuk kepastian hukum.
Abstract
The controversy over extrajudicial divorce has become a complex issue in Islamic marriage law in Indonesia. This study aims to analyze two main focuses: (1) Is there a controversy between the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Marriage Law No. 1 of 1974 on extrajudicial divorce, and (2) how the perspective of maqashid sharia assesses the difference between the MUI fatwa and the provisions of the law regarding divorce. This controversy arises because of the difference in normative approaches between Islamic law applied by the MUI and formal regulations set by the state. The MUI fatwa tends to allow extrajudicial divorce as long as certain conditions are met, while the Marriage Law requires the divorce process to be carried out in front of a court to obtain legal legitimacy. The approach used in this study is qualitative and content analysis methods that aim to explore how the two approaches influence social practices in the Muslim community in Bodak Village. The perspective of maqashid sharia is then used to assess the purposes and benefits behind these different regulations, with a focus on the protection of women's rights, legal justice, and family stability. The results of the study show that there is a controversy between the Indonesian Marriage Law and the MUI fatwa regarding divorces issued outside the Religious Court. The MUI fatwa considers divorces outside the Court to be valid, while the Indonesian Marriage Law requires divorces to be carried out in the Religious Court to be legally valid. From the perspective of maqashid sharia, divorce in the Religious Court is included in the category of hajjiyat, which aims to make life easier and avoid difficulties, so divorce should be carried out in the Religious Court for legal certainty.
Downloads
References
Ani Purwati, S. H., MH, C. P. L., CPCLE, Ccm., CLA, C. T. L., & CLI, Cm. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Jakad Media Publishing.
Ariva, T. (n.d.). PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT DESA BATANG MALAS, KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Asmara, M., & Andira, R. (2018). Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 3(2 December), 207–226.
Azhar, I. S. (2019). Fikih Wasathy. Educators: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan, 6(2), 96–114.
Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam, 11(1), 87.
Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(2).
Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. Al-Ulum, 19(1), 151–170.
Firmansyah, V. A. (2024). Faktor–Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan (Studi Perkara Perceraian Nomor 5244/Pdt. G/2020/Pa. Sby). IAIN Kediri.
Halililah, M. H. Bin. (2021). Kehujjahan Sadd Al-?ari’ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Zhahiri). UIN Ar-Raniry.
Hamzah, M. M. (2017). Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia. Millah: Journal of Religious Studies, 127–154.
Hayati, V. (2015). Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(2), 215–227.
HM. Ichwan Sam, A. N. S. (2012). Ijma’ Ulama Indonesia.
Juanda, E., Yulia, A., & Yuliasari, D. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN:(Studi Kasus di Desa Pasirpanjang. Pustaka Galuh Justisi, 1(2).
Kalsum, U. (2019). Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Jurnal Yurisprudentie, 6(2), 248–264.
Kementerian Agam, R. I. (2019). Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta.
Kharlie, A. T., & Sh, M. H. (2020). Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum. Prenada Media.
Kurniawan, K. (2022). Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. Publica Indonesia Utama.
Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.
Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam perspektif Alquran. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1).
Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807–820.
Pitria, A., Rahman, F., & Ramlah, R. (2023). Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 125–148.
PUTRI, A. (2023). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN PANIKI BAWAH KECAMATAN MAPANGET. IAIN MANADO.
Rohmanu, A. (2009). Imam Al-Ghazali dan Kerangka Keilmuan Usul Al-Fiqh: Tela’ah Terhadap Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Usul. Justitia Islamica, 6(2).
Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). Pengantar Hukum perdata tertulis (BW). Bumi Aksara.
Straub, D. W., Ang, S., & Evaristo, R. (1994). Normative standards for IS research. ACM SIGMIS Database: The DATABASE for Advances in Information Systems, 25(1), 21–34.
SUSYLAWATI, S. H., & Musawwamah, M. (2020). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama. Duta Media Publishing.
Syahriar, A., & Nafisah, Z. (2020). Comparison of Maqasid Al-Shari’ah Asy-Syathibi and Ibn’Ashur Perspective of Usul Al-Fiqh Four Mazhab’. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 3(2), 185.
Ulfah, S. (2017). Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012). IAIN.
